Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang dibangun dengan modal negara yang bersumber dari kekayaan rakyat. BUMN tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan nasional, pencipta lapangan kerja, penyedia layanan publik, serta penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Transformasi tata kelola BUMN yang kini berada di bawah pengelolaan BPI Danantara membuka babak baru dalam pengelolaan aset negara. Transformasi tersebut membawa harapan besar sekaligus tantangan yang tidak ringan. Tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan negara, pekerja, investor, dan masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan.

Di sisi lain, berbagai persoalan masih kerap terjadi di lingkungan BUMN, seperti lemahnya tata kelola, praktik yang tidak sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG), konflik kepentingan, persoalan hubungan industrial, inefisiensi, hingga penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah independen yang mampu menjadi mitra kritis, memberikan pengawasan berbasis data, menyampaikan rekomendasi kebijakan, serta mendorong perbaikan tata kelola BUMN secara berkelanjutan. Atas dasar itulah didirikan Pantau BUMN, sebagai wadah independen, non-partisan, dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik maupun bisnis tertentu.